Pernyataan Dewan Saat Konsultasi Dengan BPKAD Provsu Tanpa Sepengetahuan Pimpinan – Medan Pos Online

Main Slot Gratis – Pernyataan Dewan Saat Konsultasi Dengan BPKAD Provsu Tanpa Sepengetahuan Pimpinan – Medan Pos Online

Taput, MPOL : Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan angkat bicara soal pernyataan yang disampaikan sejumlah anggota dewan saat konsultasi dengan BPKAD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) terkait R-APBD Taput tahun 2021 dinilai kurang realistis.

Hal itu diungkapkannya, saat beberapa anggota dewan memberikan pernyataan kepada sejumlah media, baik itu media cetak dan online setelah oknum anggota DPRD Taput melakukan konsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu, Jumat lalu (11/12) di Jalan Imam Bonjol Medan. “Konsultasi anggota dewan dengan BPKAD Sumut terkait R-APBD Taput 2021 yang dipimpin Fatimah Hutabarat tanpa sepengetahuan pimpinan,” ujar Poltak Pakpahan via telpon, Sabtu (12/12/2020).

“Mereka konsultasi dengan BPKAD Sumut disaat saya memimpin konsultasi Bamus dengan Ketua DPRD Sumut. Benar-benar diluar sepengetahuan saya,” tegas politisi P.DIP itu dengan nada kesal.

Menurutnya, pernyataan mereka juga saat konsultasi dengan BPKAD tanpa sepengetahuan Wakil Ketua Ir. Reguel Simanjuntak. “Artinya,  pimpinan sangat tidak setuju dan apa yang disampaikan mereka itu tidak mewakili pernyataan DPRD yang setiap keputusan ataupun kesimpulan yang seharusnya kolektif kolegial,” cetusnya.

Pada kesempatan itu Poltak Pakpahan menghimbau semua pihak harus menahan diri. “Mari kita bahas ini kalau kita sepakat hasil konsultasi seminggu bisa tuntas, dengan catatan risalah rapat dengan dasar keterlambatan pemerintah menyampaikan KUA – PPAS akibat adanya sistem informasi pemerintahan daerah,” katanya.

Sehingga nantinya sanksi yang timbul akibat telatnya pembahasan R-APBD tahun 2021 berupa pemotongan DID (Dana Insentif Daerah), dan APBD dijalankan melalui PERKADA tidak terjadi. Dan memang saya belum ada dengar akan ada sanksi dan juga belum ada disana sanksi mengatakan DPRD dan Bupati/Wabup tidak gajian selama 6 bulan, kecuali pengurangan DID. Itupun masih ada peluang untuk terjadinya kesepakatan..

Peluang itupun sebut Poltak dinyatakan anggota DPRDSU Tuani Lumbantobing yang ditugaskan Ketua DPRDSU untuk mediasi dengan BPKAD. “Pak Tuani masih bisa menjembatani  dan Mendagri pasti tidak mengenakan sanksi bila alasan yang disampaikan jelas,” tegasnya. **

Main Slot Gratis – Pernyataan Dewan Saat Konsultasi Dengan BPKAD Provsu Tanpa Sepengetahuan Pimpinan – Medan Pos Online

Ikuti terus berita terupdate seputar dunia sepak bola jadwal bola dan prediksi jitu bersama CMCBOLA.

CMC bola adalah agen Situs Bola Online terbesar Saat ini di Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi dalam hal melayani dan membantu masalah yang dihadapi member dalam hal pembuatan akun dan masalah games. Hanya dengan 1 User ID anda bisa bermain semua game, buruan daftar di CMC BOLA.

Selamat datang di CMC BOLA dapatkan penawaran spesial dari kami :

– bonus welcome slot 50%
– bonus new member sportbooks 50%
– bonus new member live casino 10%

Support by : Bet Bola Online
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X CLOSE